Hubungan Pertumbuhan Penduduk dengan Kesejahteraan

Pertumbuhan Penduduk memiliki pengertian perubahan penduduk dari satu waktu ke waktu yang lainnya pada suatu wilayah atau populasi yang dapat digunakan sebagai pengukuran. Istilah pertumbuhan penduduk bisa ditujukan untuk semua spesies namun lazimnya pertumbuhan penduduk dikatikan dengan manusia. Dalam demografi dan ekologi, nilai pertumbuhan penduduk (NPP) adalah nilai kecil dimana jumlah individu dalam sebuah populasi meningkat. NPP hanya merujuk pada perubahan populasi pada periode waktu unit, sering diartikan sebagai persentase jumlah individu dalam populasi ketika dimulainya periode. Ini dapat dituliskan dalam rumus:




Cara yang paling umum untuk menghitung pertumbuhan penduduk adalah rasio, bukan nilai. Perubahan populasi pada periode waktu unit dihitung sebagai persentase populasi ketika dimulainya periode. Yang merupakan:

Penduduk suatu negara merupakan objek dan subjek pembangunan. Sebagai obyek artinya penduduk merupakan faktor yang harus dibangun atau ditingkatkan kualitas hidupnya. Sebagai subjek penduduk merupakan faktor pelaku proses pembangunan. Di lihat dari sisi yang lain, penduduk merupakan beban sekaligus potensi bagi suatu negara. Apabila suatu negara pertumbuhan penduduknya sangat tinggi, ini merupakan masalah. Hal ini dikarenakan kapasitas wilayah suatu Negara terbatas. Apabila suatu negara telah mengalami pertumbuhan penduduk yang tinggi, hal ini bisa menyebabkan ledakan penduduk.Akibat akibat dari ledakan penduduk tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan penduduk tersebut dalam suatu wilayah atau negara tersebut. Secara nasional pertumbuhan penduduk Indonesia masih relatif cepat, walaupun ada kecenderungan menurun. Antara tahun 1961 – 1971 pertumbuhan penduduk sebesar 2,1 % pertahun, tahun 1971 – 1980 sebesar 2,32% pertahun, tahun 1980 – 1990 sebesar 1,98% pertahun, dan periode 1990 – 2000 sebesar 1,6% pertahun. Keluarga berencana merupakan suatu usaha untuk membatasi jumlah anak dalam keluarga, demi kesejahteraan keluarga. Dalam program ini setiap keluarga dianjurkan mempunyai dua atau tiga anak saja atau merupakan keluarga kecil.Dengan terbentuknya keluarga kecil diharapkan semua kebutuhan hidup anggota keluarga dapat terpenuhi sehingga terbentuklah keluarga sejahtera.
Ledakan penduduk Indonesia mulai terlihat tahun 80-an. Jika pada tahun 1930 jumlah penduduk Indonesia masih berkisar 60,7 jiwa, tahun 1985 melonjak hampir tiga kali lipat, yaitu 164 juta jiwa. Tahun 2000 telah lebih dari 200 juta jiwa. Sampai dengan tahun 2008 jumlah itu terus meningkat. Tahun 2005 mencapai 218.869.000 jiwa dan tahun 2008 mencapai 237.512.355 jiwa. Tabel di bawah  memberi informasi hasil sensus di Indonesia tahun 1961-2000, hasil survey antar sensus, serta data lain. Amati perubahan jumlah penduduk yang terjadi! Rata-rata angka kelahiran kasar termasuk kriteria sedang – tinggi.
Tabel : Hasil sensus penduduk Indonesia 1961-2008

Ledakan penduduk menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat terutama dalam bidang sosial ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat tidak sebanding dengan perkembangan ekonomi.
Beberapa dampak buruk ledakan jumlah penduduk adalah sebagai berikut.

• Semakin terbatasnya sumber-sumber kebutuhan pokok (pangan, sandang, dan papan yang layak). Akibatnya sumber-sumber kebutuhan pokok tersebut tidak lagi sebanding dengan bertambahnya jumlah penduduk.
• Tidak mencukupinya fasilitas sosial dan kesehatan yang ada (sekolah, rumah sakit, tempat rekreasi) serta berbagai fasilitas pendukung kehidupan lain.
• Tidak mencukupinya lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja yang ada. Akibatnya, terjadilah peningkatan jumlah pengangguran dan berdampak pada menurunnya kualitas social (banyak tuna wisma, pengemis, kriminalitas meningkat, dan lain-lain)

Upaya mengatasi ledakan jumlah penduduk
Permasalahan akibat ledakan jumlah penduduk terutama dialami oleh Negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal itu terjadi karena Negara berkembang ternyata memiliki pertumbuhan penduduk lebih tinggi dibandingkan negara maju. Persentase pertumbuhan penduduknya lebih dari 2% dan termasuk kriteria tinggi.
Di samping melaksanakan Gerakan Keluarga Berencana (GKB) dan pendidikan kependudukan di berbagai jenjang sekolah, pemerintah dan pihakpihak tertentu juga menempuh berbagai usaha lain.
Berbagai usaha pendukung tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

• Meningkatkan produksi pangan untuk mengatasi kekurangan bahan pangan (misalnya dengan intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi pertanian);
• Membangun sarana dan prasarana pendidikan yang jumlahnya sebanding dengan jumlah penduduk usia sekolah.
• Meningkatkan jumlah fasilitas sosial dan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, dan poliklinik).
• Meningkatkan jumlah lapangan kerja sehingga sebanding dengan jumlah penduduk usia kerja.

Sumber: Wikipedia